UPK KECAMATAN KEBONAGUNG

Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Namun penanganannya selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Peran dunia usaha dan masyarakat pada umumnya juga belum optimal. Kerelawanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang dapat menjadi sumber penting pemberdayaan dan pemecahan akar permasalahan kemiskinan juga mulai luntur. Untuk itu diperlukan perubahan yang bersifat sistemik dan menyeluruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri mulai tahun 2007. Melaui PNPM Mandiri dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat dapat ditumbuhkembangkan sehingga mereka bukan sebagai obyek melainkan sebagai subyek upaya penanggulangan kemiskinan.

Pelaksanaan PNPM Mandiri tahun 2007 dimulai dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai dasar pengembangan pemberdayaan masyarakat di perdesaan beserta program pendukungnya seperti PNPM Generasi; Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sebagai dasar bagi pengembangan pemberdayaan masyarakat di perkotaan; dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) untuk pengembangan daerah tertinggal, pasca bencana, dan konflik. Mulai tahun 2008 PNPM Mandiri diperluas dengan melibatkan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) untuk mengintegrasikan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan daerah sekitarnya. PNPM Mandiri diperkuat dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh berbagai departemen/sektor dan pemerintah daerah. Pelaksanaan PNPM Mandiri 2008 juga akan diprioritaskan pada desa-desa tertinggal.

Dengan pengintegrasian berbagai program pemberdayaan masyarakat ke dalam kerangka kebijakan PNPM Mandiri, cakupan pembangunan diharapkan dapat diperluas hingga ke daerah-daerah terpencil dan terisolir. Efektivitas dan efisiensi dari kegiatan yang selama ini sering berduplikasi antar proyek diharapkan juga dapat diwujudkan. Mengingat proses pemberdayaan pada umumnya membutuhkan waktu 5-6 tahun, maka PNPM Mandiri akan dilaksanakan sekurang-kurangnya hingga tahun 2015. Hal ini sejalan dengan target waktu pencapaian tujuan pembangunan milenium atau Millennium Development Goals (MDGs). Pelaksanaan PNPM Mandiri yang berdasar pada indikator-indikator keberhasilan yang terukur akan membantu Indonesia mewujudkan pencapaian target-target MDGs tersebut.

Secara lengkap informasi mengenai pengelolaan PNPM ini dapat diunduh dari Pedoman Umum PNPM Mandiri pada bagian “Data dan Informasi Terkini”/ data yang kami sajikan dalam homepage.

ImageJakarta - Pemerintah memastikan program stimulus ekonomi akan tetap ada dalam anggaran APBN 2010. Namun hingga kini pemerintah belum memastikan berapa besarannya karena akan sangat tergantung dari penerimaan negara.

"Stimulus ekonomi tetap diteruskan tetapi anggaran tidak terpisah seperti tahun ini," kata Menko Perekonomian sekaligus Menteri Keuangan Sri Mulyani usai rapat kebinet paripurna di istana negara, Jakarta, Selasa (14/4/2009).

Ia menjelaskan, pada tahun depan pemerintah akan menurunkan PPh badan dari 28% menjadi 25% sesuai undang-undang PPh. "Sehingga perusahaan akan menerima tarif pajak penghasilan sebanyak 3%," ujarnya.

Sri Mulyani menambahkan, pemerintah juga akan melanjutkan program perlindungan untuk masyarakat miskin dengan program PNPM, BOS, Jamkesmas. Selain itu anggaran pendidikan 20% akan tetap dilaksanakan, termasuk berbagai tunjangan guru, dosen, akan tetap dijaga dan dilanjutkan.

"Di 2010 juga dijaga keseimbangan belanja progam reformasi birokrasi di 3 lembaga yaitu kejaksaan, TNI dan Polri, yang sebagaian besar dari pagu anggaran sendiri," imbuhnya.

Pemerintah juga akan fokus pada belanja modal, dibandingkan dengan belanja non produktif seperti belanja barang dan belanja rutin.

Sebelumnya Presiden SBY dalam pembukaan rapat kebinet parpurna mengatakan bahwa tahun 2010 adalah milik pemerintahan dan parlemen pasca pemilu tahun 2009. Apa yang dilakukan pemerintah sekarang ini hanya mempersiapkan terkait kewajiban amanah UU.

"Bahwa nanti akan di-update atau diubah lagi oleh pemerintah dan parlemen pasca pemilu, kita serahkan pada beliau-beliau, yang penting kewajiban kita mempersiapkan draf ini untuk perencanaan secermat mungkin," kata SBY.

Sumber : www.detik.com

Sugeng Rawuh di blog kami.......
Kami dari Upk Kebonagung berdiri pada tanggal 26 Mei 2009, di kelola oleh 3 orang pengurus upk yang terpilih pada kompetisi pemilihan Pengurus UPK di MAD.
Adapun struktur Pengurus adalah:
1. Ketua :Agus Suryawan
2. Sekretaris :Sarjono
3. Bendahara :Anis Amala Mardiana
Bagi para pengunjung silahkan mengisi kritik dan saran di blog kami.
Demikian terimakasih.